Reformasi sementara pendahulu memberi doktrin spin khusus

Reformasi politik di Indonesia yangbertepatan dengan perubahan konstelasi global berdampak pada reformasi diKementerian Luar Negeri Indonesia. Diplomasi publik mendapat tempatnya distruktur Kementerian Luar Negeri. Subbagian ini menunjukkan bahwa diplomasipublik mulai dikenal karena telah mendorong keterbukaan dalam iklim politikIndonesia. Perkembangan demokrasi semacam itu penuh warna dan saling terkaitdalam pelaksanaan diplomasi Indonesia, baik di tingkat regional maupuninternasional, baik bilateral maupun multilateral (Basnoer, 2013).

“”Prosesdemokratisasi menjadi salah satu poin penting diplomasi Indonesia. Dengandemikian, bukan hanya hasil politik dalam negeri dan juga alat bagi negarauntuk komunikasi yang lebih baik terhadap publik dan pemerintah negara lainuntuk menumbuhkan saling pengertian (Ellen Huijgh 2016, 20-22). ” “Ketiga,progresif menafsirkan identitas Indonesia yang fokus pada upaya pembangunanekonomi. Sejalan dengan salah satu fungsi yang dimainkan oleh kebijakan luarnegeri Indonesia selama masa reformasi, membantu menstabilkan program ekonomipenting dari pasar luar negeri. Ini adalah pidato Hassan Wirajuda saatmenjelaskan tema kontemporer yang menjadi basis diplomasi Indonesia, salahsatunya adalah pengembangan pembangunan progresif (Hassan Wirajuda 2006). ” “Upayauntuk menanamkan identitas Indonesia yang moderat, demokratis dan progresifdikejar melalui serangkaian kegiatan diplomatik yang melibatkan lebih banyakaktor domestik non-negara. Kegiatan ini meliputi Dialog Antaragama, ProgramBeasiswa Seni Rupa dan Budaya, Program Duta Muda, Sarapan Kebijakan Publik,Kuliah Umum, Forum Demokrasi Bali / BDF dan lain-lain. Tindakan ini merupakansalah satu bentuk pengakuan bahwa kebijakan luar negeri dan diplomasi tidakbisa lagi berjalan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat dalam negeri.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ditengah arus akses informasi dan komunikasi, seseorang dapat memiliki kesempatanuntuk mempengaruhi dan dipengaruhi. ” “Padaperiode pasca-Suharto, sementara pendahulu memberi doktrin spin khusus merekasendiri, mantan presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkanmetafora “navigasi lautan yang bergejolak” dalam menanggapitransformasi di lingkungan strategis Indonesia, seperti akhir perang Dingin.Prinsip bebas dan aktif ditafsirkan melalui metafora “keseimbangan dinamisyang baru.” Tujuan untuk mendapatkan kesepakatan yang baik dengan semuanegara, dan tidak memberi preferensi pada siapapun, telah tercermin dalammantra kebijakan internasional Indonesia tentang “seribu teman nol musuh.”38 Prinsip bebas dan aktif, dan sarana yang dioperasionalkan denganmenetapkan prioritas kebijakan internasional, tidak hanya mengkatalisis sikappemerintah terhadap diplomasi publiknya sendiri dan orang lain, namun jugamempengaruhi ceritanya.

“”Dalamhal perubahan, arah diplomasi publik Indonesia juga lebih terpengaruh olehtransformasi mendalam dalam kebijakan internasional negara tersebut. Pada saatkrisis ekonomi dan kekacauan internal, periode “Reformasi”(“Reformasi,” 1998) menghapuskan rezim otoriter 31 tahun Suharto. 39Proses demokratisasi memprakarsai diplomasi publik Indonesia dan mendorongkemunculannya. Diplomasi publik Indonesia dipandang oleh pemerintah sebagaiinstrumen proses demokratisasi kebijakan internasional yang sedang berlangsung. “”Asal-usulReformasi di Indonesia berasal dari kombinasi faktor-faktor. Krisis keuanganAsia terbukti menjadi katalisator, namun tekanan dari masyarakat sipilIndonesia tidak dapat diabaikan, karena masyarakat sipil melonjak padakesempatan yang diberikan oleh kekacauan finansial. Singkatnya, peganganpemerintah mulai melunak pada tahun 1990an, memberi kesempatan kepada kelompokmasyarakat sipil tertentu untuk lebih secara terbuka mengkritik korupsi didalamnya.

“”Meningkatnyatuntutan Reformasi dan pemimpin organisasi Islam besar, peluncuran slogan”Menghapus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme” berkembang menjadi sebuahuniversitas yang berpendidikan tinggi, pro-demokrasi, gerakan antikorupsi yangbertujuan untuk mengakhiri rezim saat ini dan menghentikan pemberantasankorupsi sektor publik. Hal ini mengakibatkan jatuhnya rezim Suharto pada bulanMei 1998. Organisasi masyarakat sipil antikorupsi ini, yang diprofesionalisasikandan dikonsolidasikan selama bertahun-tahun dengan bantuan lembaga donor asing,terus menjadi aktivis integritas pemerintah melalui hari strategis dan praktissampai hari ini tindakan” 41″Sepertidicatat oleh Danielle Lussier dan Steven Fish, kondisi struktural, budaya dansejarah Indonesia tidak menguntungkan bagi demokratisasi pada periodepasca-Suharto. Indonesia memperoleh manfaat dari keterlibatan sipil, interaksisosial dan solidaritas yang tinggi, yang menopang pemerintahan sendiri denganmenanamkan rasa khasiat; dengan mengembangkan dan mentransfer keterampilanketerlibatan politik warga negara; dan dengan menciptakan peluang rekrutmenuntuk partisipasi politik. Hal ini memungkinkan Indonesia merebut keunggulanyang biasanya dianggap mengalir dari modernitas sosial ekonomi. ” 42″Memperluaspusat-pusat kekuasaan dalam periode Reformasi menarik proses pembuatan kebijakaninternasional Indonesia yang berada di luar kewenangan tunggal eksekutif kedalam struktur segitiga yang terdiri dari cabang eksekutif dan parlemenpemerintah (misalnya 6,9,10 Undang-Undang No 37/1999 tentang Urusan Luar NegeriIndonesia), media (setelah penghentian penyensoran media) dan organisasimasyarakat sipil dalam negeri.

” “Stimulasipemerintah dan rekombinasi MFA terhadap demokratisasi kebijakan internasionaljuga tercermin dalam pengenalan, penggunaan dan penerapan konsep”diplomasi total” (Western). Hal ini pada intinya memerlukandiplomasi yang mendekati isu (budaya, ekonomi, keamanan) secara lebih fashionkomprehensif, dengan dukungan dan partisipasi masyarakat sipil yang lebih besardalam pembuatan dan perilaku kebijakan pemerintah.44 Ini menyerupai gagasan”diplomasi integratif” terkini, seperti yang dijelaskan pada bagianartikel ini sebelumnya dan yang berikut. “”Pemerintahmencari pemimpin masyarakat sipil dari berbagai sektor (akademisi, think tank,kelompok agama, perwakilan media dan LSM), mengakui bahwa dengan sendirinya iatidak memiliki kapasitas dan sumber daya, kredibilitas dan wawasan untukmenjangkau masyarakat luas. Dipercaya bahwa partisipasi masyarakat sipil dalamproses pengambilan keputusan kebijakan internasional dan jangkauannya kekomunitas epistemis yang lebih besar dapat membawa isu-isu kebijakan internasionalyang memiliki dampak domestik, seperti demokrasi, ke dalam wacana publik. “”Selainitu, perubahan (internasional) kebijakan kondisi demokratisasi memaksa sistempemerintahan Indonesia untuk menyesuaikan, termasuk restrukturisasi organisasiMFA dan pembentukan divisi diplomasi publik (Diplomasi Publik) pada bulan Mei2002.

Diplomasi publik Indonesia dengan demikian tidak hanya menjadikonsekuensi, tapi juga kondisi intrinsik proses demokratisasi kebijakaninternasional. Sudah menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengkomunikasikankebijakan internasional dengan lebih baik kepada kelompok masyarakat sipil yangpenting baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan pemahaman,dukungan, dan masukan mereka. ” “KetikaSBY meraih kepemimpinan pada tahun 2004, diplomasi publik dipandang sebagaiinstrumen penting untuk memperbaiki citra bermasalah negara tersebut di luarnegeri.45 Sejak saat itu, divisi diplomasi publik telah mengejar arah yanglebih aktif, dengan jumlah program, anggaran dan intensitas high- tingkatdukungan memuncak pada tahun 2008 2009. Ini tumbuh dari penyelenggaraan acarabudaya dan program beasiswa yang sudah ada sebelumnya untuk membuka sumbatbotol isi kebijakan internasional (seperti melalui dialog lintas agama dandemokrasi) dan membuatnya dapat dibicarakan dengan masyarakat luas. ” “Tindakandiplomasi publik yang lebih luas terhadap demokrasi juga telah diluncurkan olehpemerintah Indonesia pada tahun 2008 melalui Forum Demokrasi Bali (BDF) danpembentukan badan pelaksana, Institute for Peace and Democracy.

” “Yangpertama bertujuan untuk membawa para pemimpin dan menteri internasional bersamauntuk berbagi pengalaman dan membangun kerjasama mengenai demokrasi, hak asasimanusia dan peraturan perundang-undangan. Ini dengan sengaja menghindari model”klub demokrasi” (Barat) dan mencakup baik peserta demokratis maupunnon-demokratis.46 BDF juga sebagian berperan sebagai batu loncatan untukmenyuntikkan demokrasi dan hak asasi manusia ke dalam platform regional sepertiASEAN, 47 yang mencakup anggota yang mewaspadai penyisipan nilai-nilai ini,namun tanpa banyak keberhasilan, sebagaimana diilustrasikan oleh ASEAN Charterfor Human Rights. BDF telah dikritik oleh masyarakat sipil sebagai “talkshop” dan untuk pemerintah.48 Partisipasi non-pemerintah perluditingkatkan, sehingga forum tersebut dapat benar-benar berfungsi sebagaipelaksanaan diplomasi publik Indonesia.

” “Yangkedua bertujuan untuk “membuat fungsi perdamaian dan demokrasi dalampraktik” melalui beberapa kegiatan yang dipandu oleh tema dan prioritasBDF dan ditujukan kepada pejabat pemerintah, pemimpin masyarakat madani, mediadan akademisi (misalnya melalui pertukaran, pelatihan, misi bersama, jaringandan pembangunan kapasitas) .49 Lembaga ini baru-baru ini mendapat kecaman,tidak begitu banyak di sisi internasional diplomasi publik, namun kurangmengintegrasikan nilai-nilainya untuk mendukung proses demokrasi yang tumbuh dirumah di Indonesia. Namun, laporan tentang kegiatan Institute mengungkapkanbahwa sementara inisiatif diplomasi publik tidak harus ditujukan pada pemangkukepentingan di Indonesia terutama, mereka sering memasukkan mereka sebagaimitra dalam memenuhi tujuan mereka. ” “JokoWidodo, a.k.a. Jokowi (2014-sekarang), dan wakilnya Jusuf Kalla bertujuan untukmenggabungkan keduanya: kontinuitas dan perubahan. Meskipun dengan presidenbaru, publik dan jurnalis (inter) nasional cenderung lebih banyak berbicaratentang reformasi daripada kontinuitas.

Kebijakan internasional negara inidiharapkan dapat secara konsisten mengikuti kebijakan “bebas danaktif” standarnya, meskipun hal itu pasti akan berevolusi sebagaimanaJokowi memberi tanda padanya selama masa jabatannya. “50 “KebijakanIndonesia dikatakan dibuat dan difokuskan pada empat isu utama (kerja samamaritim, peran Indonesia sebagai kekuatan tengah, regionalisme di luar ASEANyang berada dalam arsitektur regional wilayah Indo-Pasifik, dan peningkatansumber daya diplomatik). Perlindungan terhadap pekerja Indonesia di luarnegeri, diplomasi publik, diplomasi ekonomi dan isu Palestina digambarkansebagai dasar-dasar tematis kebijakan internasional Indonesia danpelaksanaannya bertujuan untuk menenun mereka bersama-sama. “51 “Sebagaialternatif, program komunitas ASEAN, APEC, G20, Organisasi Perdagangan Duniadan penanganan perubahan iklim akan bergerak sesuai dengan semangat perubahanyang Jokowi telah janjikan akan diberlakukan. Salah satu wakil ketua timtransisi, Andi Widjajanto, mengklaim bahwa pendekatan Jokowi terhadap foruminternasional akan lebih langsung daripada SBY, namun kebijakan internasionalIndonesia tidak akan berubah secara dramatis karena negara tersebut akan terusmenerapkan prinsip bebas dan aktif.

“52 “MeskipunJokowi biasanya mengandalkan pendekatan bottom-up (blusukan), pendekatan yangberpusat pada orang, dia menggabungkannya dengan pendekatan bisnis langsung(blak-blakan) lain yang kurang khas dari budaya yang sering melihat adanyakebutuhan untuk berkompromi dan Mendekatinya secara tidak langsung. Jokowitelah cukup langsung dalam pertemuan bilateral dengan presiden China Xi Jinping(untuk mendukung hubungan ekonomi dengan perusahaan China dan dalam pembangunaninfrastruktur), Presiden AS Barack Obama (untuk mempertahankan pembatasanterhadap minyak sawit memasuki pasar AS), Menteri Jepang Shinzo Abe dan RusiaPresiden Vladimir Putin, misalnya. “53